1. Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan bantuan hibah bagi sebuah proyek, sejumlah hingga 449 juta Yen (sekitar US$4,05 juta atau Rp 40,8 miliar) kepada Republik Indonesia. Bantuan ini dimaksud untuk mendukung usaha-usaha yang dilakukan Indonesia dalam pengembangan kapasitas (capacity building) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Nota diplomatik mengenai hal ini telah ditandatangani antara Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Y.M. Bapak Yutaka Iimura, dan Sekretaris Jenderal, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sudjadnan Parnohadiningrat, di Jakarta pada tanggal 15 September 2005.
Nama proyek dan jumlah bantuan, sbb:
    “Pembangunan Kapasitas/Peningkatan Kemampuan Polri”
    (449 juta Yen; sekitar US$4,05 juta atau Rp 40,8 miliar)

2. Rincian proyek:

(1) Polri telah melaksanakan berbagai upaya untuk melanjutkan reformasi dalam tubuh Polri sejak Polri dipisahkan dari TNI. Berdasarkan permintaan dari Pemerintah Indonesia, Pemeritah Jepang telah memberikan bantuan bagi usaha-usaha reformasi Polri, dengan cara mengirim tenaga ahli polisi Jepang termasuk penasehat Kapolri. Selain itu, Kepolisian Nasional Jepang setiap tahun menerima sejumlah perwira Polri untuk mengikuti pelatihan di Jepang.

(2) Dengan proyek ini Pemerintah Indonesia akan diberikan perangkat Koban guna membantu kegiatan tenaga ahli polisi Jepang yang ditugaskan di Polres Bekasi. Di Polres Bekasi selama ini telah berhasil dilaksanakan proyek “the Enhancement of the Civilian Police Activities (Peningkatan Aktivitas Polisi Memasyarakat)”. Selain itu, Jepang akan memberikan peralatan investigasi tidanakan kriminal sebagai upaya pengembangan kapasitas Polri dalam melakukan investigasi termasuk kemampuan Polri dalam menangani tindakan terorisme. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mewujudkan “polisi untuk masyakarat” dan meningkatkan kemampuan investigasi.

3. Pemerintah Jepang, sebagai salah satu negara donor terbesar bagi Indonesia, akan terus mendukung berbagai usaha reformasi yang dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia.