ANEKA
JEPANG |
Tsunami dan Jepang     Menanggapi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia, terutama di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan bantuan darurat berikut ini :
Pemerintah Jepang telah melakukan pertukaran nota verbal untuk bantuan hibah sebesar US$1,5 juta langsung kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sebagai bantuan darurat. Dari total hibah sebesar US$500 juta sebagai bantuan untuk kawasan ini sebagaimana yang diumumkan oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada tanggal. 1 Januari 2005, sebanyak US$ 146 juta telah diberikan langsung kepada pemerintah Indonesia, dan US$ 250 juta telah disalurkan melalui organisasi-organisasi internasional yang relevan. Bagian yang disalurkan melalui organisasi- organisasi internasional ini juga akan memberikan kontribusi yang berarti bagi operasi bantuan darurat di Indonesia. Jepang telah memutuskan untuk memberikan hibah sebesar US$40 juta melalui Japanese trust funds di ADB dan Bank Dunia untuk membiayai langkah-langkah pemulihan. Pemerintah Jepang telah menugaskan sebuah tim medis yang terdiri dari 4 dokter dan 7 orang perawat di sebuah rumah-sakit lapangan yang didirikan di Banda Aceh sejak tanggal 2 Januari hingga 22 Januari 2005. Pasien yang mendapat pengobatan dari tim ini mencapai jumlah sekitar 3700 orang. Agar berbagai masalah kesehatan dapat terus ditangani, pemerintah Jepang telah mengirim sebuah tim pencegah penyakit menular pada tanggal 24 Januari dan sebuah tim pendukung penanganan kesehatan mental pada tanggal 25 Januari. Pemerintah Jepang sedang mengerahkan berbagai kemampuan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk mendukung berbagai operasi pertolongan, yaitu dengan menyediakan jasa angkutan udara barang-barang bantuan dan tindakan pencegahan medis/epidemi di Aceh. JSDF mengirimkan unit bantuan internasional yang terdiri dari 3 kapal, 5 helikopter dan 2 pesawat C-130H, dan sekarang sekitar 970 personil JSDF dikerahkan bertugas dalam operasi-operasi demikian di Aceh dan sekitarnya. Pada kesempatan KTT Tsunami di Jakarta, Perdana Menteri Junichiro Koizumi telah mengimbau negara-negara lain agar bersama-sama memberlakukan moratorium terhadap pembayaran utang publik. Berdasarkan persetujuan yang tercapai pada pertemuan Paris Club pada tgl. 12 Januari, Jepang menyatakan tidak mengharapkan pembayaran utang sebelum Bank Dunia dan IMF menyelesaikan laporan penilaiannya secara lengkap (full assessment) mengenai kebutuhan pembangunan kembali dan pembiayaan bila Indonesia menghendakinya. Di samping berbagai bantuan darurat, pemerintah Jepang akan memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk upaya rehabilitasi dan pembangunan kembali dalam jangka waktu menengah maupun panjang. Bantuan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan hasil laporan kebutuhan (needs assessment) yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia bersama mitra-mitra internasional, termasuk Jepang, Bank Dunia dan ADB. |