Bantuan terhadap pemerintahan, penegakan hukum dan masyarakat kota diberikan sejak demokratisasi yang berlangsung sejak tahun 1998. Khususnya ketika otonomi daerah mulai dilaksanakan sejak Januari 2001, pendidikan SDM bagi pemda dan pembangunan daerah merupakan hal yang penting, maka kamipun membuat program "Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah",(terdiri dari "Bantuan strategi pembangunan daerah"dan "Pendidikan SDM pada Pemda"), program pendidikan dan latihan ini mulai diadakan di masing-masing kota di daerah pada tahun 2002.

Untuk pendidikan SDM ini, dimulai dengan peningkatan masing-masing PUSDIKLAT di daerah melalui peremajaan buku-buku cetak, pendidikan para instruktor dan lain-lain. Di dalam kesempatan pelatihan ini, peserta, yang pegawai negeri, diberi kesempatan untuk langsung mendatangi puskesmas dan bertanya kepada tenaga medis di sana. Di Indonesia, para pegawai pemerintahan jarang sekali mendapat kesempatan mendengarkan langsung cerita dari mereka yang melayani masyarakat, seringkali para peserta mendengarkannya sambil terkejut.

Mulai sejak tahun 2007, pemberian bantuan dipusatkan pada program pembangunan wilayah Indonesia timur di pulau Sulawesi dalam rangka otonomi daerah.

Para pegawai negeri dengan serius mendengarkan kuliah pelatihan

"Good governance" dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil dan transparan. Dan juga untuk kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Khususnya "kepastian hukum" dan "Penjagaan keamanan" adalah hal yang harus segera direalisasikan.

Di sektor penegakan hukum, bantuan terutama diberikan kepada Mahkamah Agung yang giat melakukan reformasi. Bantuan diberikan untuk merevisi "Bench book" yang merupakan kumpulan peraturan pengelolaan pengadilan. Saat ini sedang digulirkan bantuan untuk pemantapan sistim rekonsiliasi dan penghentian penyidikan.

Selama lebih dari 30 tahun keamanan di Indonesia dijaga oleh TNI. Namun, seiring dengan proses demokratisasi, pada bulan Agustus tahun 2000, kepolisian dipisahkan dari TNI, maka tanggung jawab keamananpun menjadi tanggung jawab kepolisian. Tanggung jawab kepolisian negarapun semakin lebih besar dengan keharusan untuk menindak kejahatan pada umumnya yang terjadi di dalam negeri guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Polisi sipil yang juga kepolisian negara yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjaga keamanan di Indonesia, merupakan unsur yang penting di dalam mempromosikan investasi dan menjaga kestabilan ekonomi.

Dalam rangka menjawab hal tersebut, sejak tahun 2001, kami melaksanakan "Program Reformasi Kepolisian" dengan target "Polisi Sipil".

Sistim Koban (pos polisi), yang dibuat melalui proyek ini di sebelah timur Jakarta, memiliki fungsi yang sama dengan koban yang ada di Jepang.. Di awal proyek dimulai, masyarakat mengatakan, "awalnya kaget karena polisi yang datang ke penduduk menanyakan apakah ada masalah atau tidak".

Polisi yang sedang bertugas menjaga keamanan wilayahnya di pos polisi yang baru dibangun