Pada hari Selasa, 30 Maret 2021, mulai pukul 15:20 (WIB) selama kurang lebih 1 jam 40 menit, Menteri Luar Negeri Jepang, Y. M. Bapak Motegi Toshimitsu dan Menteri Pertahanan Jepang, Y. M. Bapak Kishi Nobuo, telah mengadakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (“2+2”) Jepang – RI yang kedua, dengan Y. M. Ibu Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Y.M. Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang sedang berkunjung ke Jepang, dengan isi pertemuan seperti tertulis di bawah ini.

1. Umum
  Keempat Menteri telah menyepakati bahwa “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)” dan “Free and Open Indo-Pacific (FOIP)” berbagi banyak prinsip yang fundamental dan kedua negara akan mendorong kerja sama yang nyata sebagai “mitra strategis” yang bergagi nilai-nilai dasar yang sama demi mewujudkan FOIP dan AOIP.

2. Kerja Sama Bilateral
  1) Keempat Menteri menyambut baik penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan serta sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan antara kedua negara berdasarkan perjanjian tersebut. Selain itu, pihak Jepang telah menyampaikan keputusan untuk memberikan pinjaman senilai 50 miliar yen di bidang penanggulangan bencana. Pihak Indonesia menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan tersebut. Selanjutnya, mereka juga sepakat untuk mendorong kerja sama di bidang maritim, termasuk pembangunan pulau terluar dan pengawasan dan penegakan hukum laut, serta kerja sama di bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
  2) Keempat Menteri telah menyetujui untuk mempromosikan kerja sama di kawasan sekitar Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Selain itu, mereka juga menegaskan untuk memperkokoh kerja sama di bidang keamanan ekonomi, termasuk rantai pasokan dan digital, serta penanggulangan terorisme.


3. Kerja Sama di Situasi Regional dan Arena Internasional
  1) Pihak Jepang menyampaikan keprihatinan yang serius terhadap perkembangan RRT belakangan ini, termasuk Undang-Undang Penjaga Pantai, dan keempat Menteri bertukar pendapat mengenai situasi di, antara lain Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Keempat Menteri berbagi keprihatinan yang serius terhadap kelanjutan dan penguatan percobaan yang mengubah status-quo secara sepihak dengan menggunakan kekuatan. Selain itu, keempat Menteri juga sepakat atas pentingnya penegakan ketertiban maritim yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS.
  2) Pihak Jepang telah menyampaikan keprihatinan yang keras terhadap Korea Utara yang meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal, bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Pihak Jepang juga mengecam keras atas peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara beberapa waktu lalu. Berdasarkan hal tersebut, keempat Menteri menegaskan sangat penting bagi Korea Utara untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara utuh demi penghapusan seluruh senjata pemusnah massal dan rudal balistik dengan jangkauan apapun secara utuh, dapat diverifikasi, serta tidak dapat diubah. Selanjutnya, pihak Jepang memohon pengertian dan dukungan pihak Indonesia demi menyelesaikan masalah penculikan warga negara Jepang dengan cepat. Pihak Indonesia menyampaikan dukungan atas hal tersebut.
  3) Pihak Jepang menyampaikan keinginan untuk mendorong kerja sama yang nyata berdasarkan “Joint Statement of the ASEAN-Japan Summit on the Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”, serta menjelang peringatan 50 tahun Kerjasama dan Persahabatan Jepang - ASEAN pada tahun 2023, pihak Jepang juga menyampaikan harapan untuk mempererat kerja sama dengan Indonesia yang akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Selain itu, pihak Jepang menyatakan bahwa Jepang mendukung sentralitas dan kesatuan ASEAN bersama dengan negara-negara yang sependapat yang lain dan tetap ingin bekerja sama dengan ASEAN. Menanggapi hal tersebut, pihak Indonesia menyatakan bahwa mereka akan berusaha keras untuk mengembangkan hubungan antara Jepang dan ASEAN.
  4) Keempat Menteri menyuarakan keprihatinan yang berat terhadap situasi terkini di Myanmar dan sepakat untuk tetap bekerja sama secara erat. Mereka juga bertukar pendapat tentang situasi Timur Tengah dan sebagainya.