Pemerintah Jepang, melalui JICA, sedang melaksanakan sejumlah proyek terkait peningkatan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain pembenahan sistem peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual dan peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia.

Sebagai salah satu bagian dari rangkaian pelaksanaan upaya dari proyek tersebut, JICA dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM telah bekerja sama untuk menyusun buku panduan berjudul “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” sebagai upaya meningkatkan harmonisasi antar berbagai peraturan perundang-undangan. Buku panduan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan acuan saat menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 21 Juli 2022, Acara Peluncuran Buku panduan “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” telah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta JICA di Jakarta yang turut dihadiri Bapak Tamura Masami selaku Wakil Duta Besar Jepang untuk menyampaikan ucapan selamat. Wakil Menteri Hukum dan HAM Bapak Eddy O.S. Hiariej yang hadir pada acara pembukaan peluncuran tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jepang atas dukungannya.

Buku panduan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para perancang peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia.