Masa Pelaksanaan (Tanggal Penandatangan Exchange of Notes (E/N)):
    5 November 2003

Lokasi Pelaksanaan:
    Seluruh Wilayah Indonesia

Jumlah Bantuan Hibah:
    2,5 milyar yen (± US$ 22,70 juta / Rp 193 milyar)

Garis Besar Proyek:
Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan bidang pemerintahaan (governance) di Indonesia dan terdiri atas dua program. Program pertama, bantuan keuangan kepada KPU untuk pengadaan barang (bilik suara) yang dibutuhkan pada pemilu 2004. Jumlah total dana untuk program ini sebesar 1,25 milyar yen (US$ 11,36 juta atau Rp. 96,6 milyar).

[Sehubungan dengan bantuan Jepang untuk pemilu 2004, Pemerintah Jepang merencanakan untuk memberikan bantuan keuangan dan bantuan teknis. Rencana bantuan selain bantuan ini, mencakup bantuan hibah untuk pengadaan kotak suara, pengiriman tenaga ahli kepada KPU, bantuan hibah tingkat grass-roots kepada sejumlah LSM untuk pendidikan bagi calon pemilih, dan pengiriman pemantau pemilu. Jumlah total rencana bantuan ini (bantuan keuangan dan bantuan teknis) mencapai sejumlah total US$ 23 juta. Y.M. Bp. Yutaka Iimura, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, dan Y.M. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian RI, telah melaksanakan pertukaran dokumen mengenai bantuan pemilu tersebut pada tanggal 3 Nopember 2003.]

Rincian bantuan pemilu sebagai berikut:

1. Bantuan keuangan untuk pengadaan barang bagi keperluan KPU.
2. Pengiriman tenaga ahli kepada KPU untuk memberikan saran-saran teknis (technical advice) dalam bidang seperti pelatihan, pendidikan bagi calon pemilih serta dukungan tehnik dalam bidang teknologi informasi.
3. Bantuan keuangan kepada LSM dalam negeri dan internasional untuk bidang pendidikan bagi calon pemilih.
4. Pengiriman tim pemantau pemilu pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan presiden.

Program lainnya, bantuan untuk reformasi di bidang pemerintahaan Indonesia (governance). Jumlah total bantuan untuk program ini juga sebesar 1,25 milyar yen (US$ 11,36 juta atau Rp. 96,6 milyar). Bantuan ini pada awalnya akan dipergunakan untuk impor peralatan dari luar negeri dan pendapatan yang diperoleh dari penjualan peralatan tersebut di dalam negeri dipergunakan untuk melaksanakan proyek reformasi bidang pemerintahan di Indonesia.