Beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri acara peluncuran Perdagangan Karbon yang diselenggarakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif membayangkan masa depan perdagangan karbon di Indonesia. Perdagangan karbon mungkin terdengar seperti topik yang masih asing, tetapi ini adalah topik hangat yang memainkan peran penting dalam perubahan iklim dan transisi energi.
Kerja sama Jepang-RI
Saat berdialog dengan Menteri Arifin, saya kembali yakin bahwa terdapat potensi kerja sama yang tinggi antara Jepang dan Indonesia di sektor ini. Mengapa kedua negara kita perlu bekerja sama?
Kebijakan penanganan perubahan iklim dan kebijakan energi tidak dapat dipisahkan, bagai api dengan asap. Dunia telah mengalami pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina sehingga pentingnya keamanan energi menjadi semakin menonjol selama beberapa tahun terakhir. Menuju dekarbonisasi, sulit untuk beralih dari energi
gray (bahan bakar fosil, terutama batubara) ke energi hijau (energi terbarukan), dalam sekali lompatan. Oleh karena itu, diperlukan transisi energi secara bertahap dengan memastikan sumber daya yang stabil.
Penting bagi kepemimpinan negara di masa depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sambil menyeimbangkan penanganan perubahan iklim dan kebijakan energi. Sementara itu, terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sedang dalam pembangunan, Pemerintah RI sangat mementingkan penggunaan sumber energi terbarukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengunjungi Jepang untuk mempromosikan peluang investasi di sektor energi terbarukan. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang harus ditangani bersama dan sektor energi hijau adalah peluang investasi yang besar.
Pada 4 Maret, pertemuan tingkat menteri Asia Zero Emission Community (AZEC) dilaksanakan di Tokyo sebagai lanjutan dari konferensi pers bersama Jepang-Indonesia pada November 2022. Pertemuan tingkat menteri ini dihadiri oleh Jepang, negara-negara ASEAN dan Australia. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang menegaskan pentingnya memajukan proses transisi energi menuju target net zero (netralitas karbon) tanpa mengorbankan perkembangan ekonomi kawasan.
Kerja sama pemerintah-swasta
Terkait ini, Jepang memperkenalkan rencana pembangunan rantai pasok hidrogen untuk ke depannya dan solusi konkret melalui bantuan finansial.
Pada AZEC Public Private Investment Forum yang diselenggarakan pada saat yang sama, sebanyak 28 nota kesepahaman (MoU)—sebanyak 12 MoU di antaranya terkait Indonesia—diumumkan serta dipastikan bahwa sektor publik dan swasta akan bekerja sama untuk mendorong upaya mereka dengan kuat.
Pada tahun ini, Indonesia memegang keketuaan ASEAN dan Jepang memegang keketuaan G7. Kedua negara berkoordinasi dalam memprakarsai transisi energi di kawasan dan sekaligus mempromosikan upaya bersama ini ke negara-negara lain, termasuk di Eropa dan Amerika.
Jepang dan Indonesia juga bekerja sama di berbagai skema bantuan dan meningkatkan investasi global di sektor energi hijau sehingga dapat memenuhi target netralitas karbon dan pertumbuhan ekonomi.
Kanasugi Kenji, Duta Besar Jepang untuk Indonesia
Tulisan Dubes Kanasugi yang lain>>>
