Informasi, Kebudayaan &
Pendidikan

Press Release

  Tahun 2016
        Tahun 2015
        Tahun 2014
        Tahun 2013
        Tahun 2012
        Tahun 2011
        Tahun 2010
        Tahun 2009
        Tahun 2008
        Tahun 2007
        Tahun 2006
        Tahun 2005
        Tahun 2004
        Tahun 2003

Informasi Beasiswa & Pendidikan

Pusat Informasi, Pendidikan dan
      Kebudayaan

Jakarta, 22 Januari 2003

Jepang menjanjikan Bantuan Kepada Indonesia
Dalam Sidang CGI ke-12 di Indonesia

[English version]

1. Dalam sidang CGI ke-12 yang diselenggarakan oleh Bank Dunia pada tanggal 21-22 Januari 2003 di Bali, Delegasi Jepang dipimpin oleh Yutaka IIMURA, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi ekonomi secara berkesinambungan, dengan memperoleh pengertian dari masyarakat mengenai perlunya reformasi. Selain itu, Delegasi Jepang juga menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh investasi swasta, melalui berbagai langkah aktif yang diambil untuk meningkatkan iklim investasi. Delegasi Jepang juga menyatakan bahwa komitmen Pemerintah Jepang tidak berubah untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi usaha-usaha reformasi yang sedang dilakukan Indonesia.

2. Bantuan khusus yang diumumkan oleh Delegasi Jepang, sbb:

(1)Selain memberikan Pinjaman Yen Khusus (Special Yen Loan) untuk “Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Sumatra Selatan – Jawa Barat”, yang nota diplomatiknya telah ditandatangani pada tanggal 21 Januari 2003 (sekitar $ 400 juta, sekitar 49,1 milyar Yen), Delegasi Jepang juga mengumumkan 3 proyek Pinjaman Yen baru senilai sekitar $ 730 juta (sekitar 88,9 milyar Yen):
1) Proyek Pembangunan Bandara Surabaya (II):
  Sekitar $ 120 juta (sekitar 15,0 milyar Yen)
2) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang
  Sekitar: $ 460 juta (sekitar 55,8 milyar Yen)
3) Proyek Perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)Muara Tawar
  Sekitar: $ 150 juta (sekitar 18,2 milyar Yen)
  Jumlah komitmen yang termasuk dalam proyek pinjaman yen ini mencapai sekitar $ 1,13 milyar (sekitar 138 milyar Yen).
  Jepang menganggap penting untuk memberikan dukungan bagi sektor listrik dan energi. Dengan memberikan bantuan dalam sektor ini, Jepang bermaksud untuk mendukung usaha-usaha untuk melakukan reformasi struktural dalam sektor energi yang kini sedang dipercepat pelaksanaannya, dan pada saat yang sama, membantu bangsa Indonesia yang sedang berusaha keras untuk menanggulangi krisis listrik yang dapat menjadi penghambat (bottleneck)yang serius bagi pertumbuhan yang berkelanjuatan dan stabilitas kehidupan rakyat.
(2) Sehubungan dengan bantuan yang diberikan melalui penjadwalan kembali utang, pada tanggal 21 Januari telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bilateral Paris Club III. Delegasi Jepang mengumumkan bahwa melalui penjadwalan kembali utang ini, selama tahun fiskal 2003, Jepang akan memberikan kontribusi hingga $ 1,5 milyar sesuai dengan financing gap sebagaimana pemeriksaan oleh IMF, yaitu dalam bentuk penjadwalan kembali utang.
(3) Mengenai dukungan Jepang untuk memenuhi financial gap dalam tahun fiskal 2003, Delegasi Jepang mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kontribusi bantuan sekitar $ 730 juta (sekitar 88,7 milyar Yen) melalui pencairan (disbursement) dari pinjaman yen (yen loan), dan jalur pinjaman tidak mengikat (untied loan) serta bantuan hibah.
 Dengan menggabungkan pencairan dari jalur pinjaman proyek dan pinjaman program yang berjumlah $ 730 juta, serta bantuan melalui penjadwalan kembali utang senilai $ 1,5 milyar, Jepang akan memberikan kontribusi sekitar $ 2,23 milyar (sekitar 272 milyar Yen). Pinjaman ini mencakup lebih sepertiga dari total kebutuhan pembiayaan luar negeri (external financing) sebesar $ 6,3 milyar pada tahun fiskal 2003.
    *Catatan: Perincian dukungan untuk financing gap:
  (1) Proyeksi nilai pencairan atas pinjaman yen (yen loan) yang ada dan proyek-proyek kerjasama bantuan hibah:
    Sekitar: $ 530 juta (sekitar 64,4 milyar Yen)
  (2) Proyeksi nilai pencairan atas pinjaman tidak mengikat (untied loan) dari Japan Bank for International Cooperation (dahulu Export-Import Bank of Japan):
    Sekitar: $ 200 juta (sekitar 24,3 milyar Yen)
(4) Dengan tujuan untuk mendukung proses perdamaian yang sedang berlangsung pada titik waktu yang kritis ini, Delegasi Jepang mengumumkan bantuan sbb:
a)
 Memberikan bantuan pangan senilai $ 5 juta bagi para pengungsi dalam negeri (IDP) dan konflik lain yang berpengaruh kepada rakyat Aceh melalui Program Pangan Dunia (WFP).
b)  Memberikan bantuan kepada proyek-proyek yang dengan cepat dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat lokal di Aceh.
c)  Mempertimbangkan untuk memberikan dukungan program bagi perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi di Aceh.
d)  Mempertimbangkan untuk memberikan $ 1,2 juta kepada HDC yang akan dipergunakan untuk membiayai monitoring penghentian permusuhan.
e)
 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di Aceh, dan pada bulan Pebruari akan mulai melaksanakan berbagai program pelatihan bagi para anggota parlemen daerah dan pejabat BAPPEDA.
f)
 Untuk memulai kembali proyek-proyek yang tertunda pelaksanaannya serta untuk membuat proyek-proyek baru, kondisi keamanan di lokasi proyek harus berada dalam kondisi aman. Jepang akan segera mengirim misi untuk merumuskan kebijakan bantuan Jepang kepada Aceh dilihat dari perspektif secara luas, mencakup perspektif keamanan.
3. Jepang berharap, dengan memanfaatkan bantuan ini secara efektif, Pemerintah Indonesia akan dapat menanggapi secara tepat kebutuhan pembangunan negara, dan mencapai stabilisasi ekonomi lebih lanjut dan peningkatan pertumbuhan yang didorong oleh investasi di sektor swasta.




Japan’s Pledge of Assistance to Indonesia at the 12th Consultative Group Meeting on Indonesia

1. At the 12th Consultative Group Meeting on Indonesia (CGI) organized by the World Bank and held on January 21 and 22 in Bali, the Japanese Delegation, headed by Yutaka Iimura, Ambassador of Japan to the Republic of Indonesia, stressed the importance to continuously implement economic reforms, with securing sufficient understanding of people on the necessity of reforms, and to enhance economic growth driven by private investment through active measures taken to improve investment climate. The Delegation expressed the Japanese Government’s unchanged commitment to extending utmost support to Indonesia’s reform efforts.

2. Contents of specific assistance announced by the Japanese Delegation was as follows:

(1) In addition to the “South Sumatra-West Java Gas Pipeline Construction Project,” a special yen loan project for which the E/N was signed on January 21 (about US$400 million, about 49.1 billion Yen), the Delegation announced the three new yen loan projects amounting to about US$730 million (about 88.9 billion Yen):
1) The Surabaya Airport Construction Project (II):
  About US$120 million (about 15.0 billion Yen)
2) The Muara Karang Gas Power Plant Project:
  About US$460 million (about 55.8 billion Yen)
3) The Muara Tawar Gas Fired Power Plant Extension Project:
  About US$150 million (about 18.2 billion Yen)
  The total amount committed under these loan projects comes to about US$1.13 billion (about 138 billion Yen)
  Japan attaches high importance to the support for the areas of electric power and energy. By providing assistance in these areas, Japan intends to support efforts for structural reform in energy sector currently being pushed for and, at the same time, help Indonesian endeavors to resolve the electric power crisis that could become a serious bottleneck for sustainable growth and stable lives of people.
(2) With regard to assistance through debt rescheduling, January 21 witnessed the signing of the Paris ClubⅢbilateral agreement. The Delegation announced that, through this debt treatment, during fiscal 2003, Japan would contribute up to US$1.5 billion, in accordance with the financing gap examined by the IMF in the form of debt scheduling.
(3) As to Japan’s support for filling the financing gap in fiscal 2003, the Delegation announced that Japan would contribute about US$730 million (about 88.7 billion Yen) of assistance through the disbursement of yen loans, an untied loan and grant aid assistance in pipeline.
 Combining the disbursement of these projects and programs in pipeline, which amounts to US$730 million, and the assistance through the debt rescheduling amounting to US$1.5 billion, Japan will be contributing about US$2.23 billion (about 272 billion Yen). This contribution covers more than one-third of the total external financing needs of US$6.3 billion in fiscal 2003.
    * Note : Breakdown of support for financing gap:
  (1) Projected disbursement value of existing yen loans and grant aid cooperation projects:
    About US$530 million (about 64.4 billion Yen).
  (2) Projected disbursement value of an untied loan from the Japan Bank for International Cooperation (the former Export-Import Bank of Japan):
    About US$200 million (about 24.3 billion Yen).
(4) Aiming at supporting the on-going peace process at this critical juncture, the Delegation announced the following assistance.
a)  To provide food assistance amounting to US$5 million for IDPs and other conflict-affected people in Aceh through WFP
b)  To provide assistance to quick impact projects from which local communities in Aceh directly benefit
c)  To consider supporting programs for disarmament, demobilization and reintegration in Aceh
d)  To consider contributing US$ 1.2 million to HDC to be used for the expense of the monitoring of the cessation of hostilities by JSC
e)
 To promote the capacity building of the local governments in Aceh, to start training programs for members of local parliaments and BAPPEDA officials from February
f)
 For the restart of suspended projects and for the formation of new projects, the security conditions at project sites have to be carefully assessed as the peace progresses. Japan will soon send a mission to formulate its assistance policy toward Aceh from broad perspectives, including the security perspective.
3. Japan hopes that, with effective use of this assistance, the Indonesian Government will appropriately respond to the country’s development needs, and achieve further economic stabilization and promotion of growth driven by investment in private sector.