Nota diplomatik bantuan hibah Jepang bagi Indonesia untuk “Proyek Perbaikan Darurat Stasiun Pompa Drainase Pluit” sejumlah maksimum 74 juta Yen telah dipertukarkan antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri dan Direktur Jenderal Urusan Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak T. M. Hamzah Thayeb di Jakarta pada tanggal 20 Januari.

  Di ibu kota Indonesia, Jakarta, bencana banjir terus meluas akibat kekacauan turunnya hujan dampak dari perubahan iklim dan terkonsentrasinya penduduk. Proyek ini berupa bantuan yang memberikan dana yang dibutuhkan untuk membuat rancangan rinci rencana pencegahan bencana banjir di wilayah Jakarta Pusat. Dengan proyek ini akan diselenggarakan perbaikan bendungan dan pemasangan pompa drainase pada stasiun pompa drainase Pluit yang memegang peranan dalam mengatur drainase di wilayah Jakarta Pusat yang tidak berfungsi lagi pada bulan Pebruari 2009.
  Melalui proyek ini, diharapkan fungsi pengaturan drainase di wilayah Jakarta Pusat seluas 34 km² akan pulih kembali, dan selain mengurangi bencana banjir, akan dapat mengurangi kerusakan lanjutan bagi kegiatan perekonomian di ibukota Jakarta dan sekitarnya.
  Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menyelenggarakan proyek ini untuk membantu pengembangan perekonomian Indonesia melalui perbaikan iklim investasi di ibukota dan sekitarnya. Sebagai sebuah bagian dari penanganan perubahan iklim yang tepat, selain meningkatkan keamanan penduduk dari bencana banjir, proyek ini juga memperingan kerusakan pada kegiatan perekonomian.

  Proyek ini merupakan sebuah bagian dari bantuan pemerintah Jepang bagi negara berkembang hingga tahun 2012 sehubungan dengan penanganan perubahan iklim yang diumumkan pada bulan Desember 2009. Pemerintah Jepang, bertujuan untuk membangun kerangka yang adil dan efektif dengan semua mitra utamanya dan dengan antusias menuju kesepakatan target bersama, serta ingin terus bekerja sama di bidang perubahan iklim dengan Indonesia yang menunjukkan persetujuannya pada kesepakatan Coppenhagen Accord.