Informasi, Kebudayaan & Pendidikan
Press Release
  Tahun 2016   Tahun 2016
        Tahun 2015
        Tahun 2014
        Tahun 2013
        Tahun 2012
        Tahun 2011
        Tahun 2010
        Tahun 2009
        Tahun 2008
        Tahun 2007
        Tahun 2006
        Tahun 2005
        Tahun 2004
        Tahun 2003
Informasi Beasiswa &
Pendidikan
Pusat Informasi, Pendidikan dan  
    Kebudayaan
|
Jakarta, 15 Februari 2013 Dialog Strategis Tingkat Menteri Jepang-RI yang ke-4
Pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, mulai dari pukul 19.50 (waktu Jepang), selama sekitar 2 jam bertempat di Iikura Guesthouse Kementerian Luar Negeri Jepang, Menteri Luar Negeri Jepang, Yang Mulia, Bapak Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Yang Mulia, Bapak Marty Natalegawa yang diundang sebagai tamu kehormatan oleh Kementeria Luar Negeri Jepang, mengadakan Dialog Strategis Tingkat Menteri Jepang-RI yang ke-4. Adapun ringkasan pertemuan tersebut adalah sebagai berikut (turut mendampingi dari pihak Indonesia : Duta Besar RI untuk Jepang, YM. Bapak Muhammad Lutfi, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Bapak Yuri Thamrin dan lain-lain, sementara dari pihak Jepang : Duta Besar Jepang untuk RI, YM. Bapak Yoshinori Katori, Direktur Jenderal Urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kemenlu, Bapak Kazuhide Ishikawa dan lain-lain).
1. | Hubungan bilateral
(1) | Menlu Kishida, selain menyambut kunjungan Menlu Marty ke Jepang, beliau menyampaikan simpati atas bencana banjir di Jakarta pada bulan Januari. Menanggapi rasa simpati tersebut, Menlu Marty menyatakan rasa terima kasih. |
(2) | Lebih lanjut, Menlu Kishida mengatakan peristiwa terorisme terhadap warga Jepang di Aljazair yang diikuti dengan terjadinya peristiwa tragis yang mengorbankan wisatawan Jepang di pulau Guam, meskipun karakter masing-masing peristiwa berbeda, namun perlindungan bagi warga negara Jepang yang berada di luar negeri dirasakan penting. Pemerintah Jepang bertekad untuk menangani masalah ini dengan sekuat tenaga. Menanggapi hal ini, Menlu Marty selain menunjukkan rasa simpatinya bagi warga Jepang yang menjadi korban, beliau juga mengatakan ingin mengedepankan kerja sama di bidang jaminan keamanan yang sifatnya non-tradisional, seperti terorisme, kejahatan lintas negara, bencana alam dan lain-lain. |
(3) | Menlu Kishida menyampaikan ingin memperdalam dialog strategis di antara menteri luar negeri dengan berpijak pada ”Lima Prinsip Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara” yang dinyatakan Perdana Menteri Abe di Jakarta pada bulan Januari yang lalu dan telah mendapat dukungan dari Presiden Yudhoyono. Kedua menlu sepakat untuk memperkuat ”kemitraan strategis” kedua negara. |
(4) | Sehubungan kerja sama di bidang politik dan keamanan, kedua menlu memiliki pemahaman yang sama bahwa peristiwa teroris di Aljazair merupakan hal yang sangat keji dan dikeritik dengan keras. Keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama bagi perlawanan terhadap teroris. Kedua menlu juga menegaskan untuk terus mempromosikan kerja sama antar Dirjen Pertahanan dan kerja sama trilateral bagi bantuan terhadap Palestina. |
(5) | Sehubungan dengan kerja sama di bidang perekonomian, kedua menlu sepakat untuk mewujudkan kerja sama terkait pembenahan infrastruktur termasuk program Metropolitan Priority Area (MPA). Selain itu, kedua Menteri Luar Negeri juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama, seperti pembenahan iklim investasi di Indonesia, kebijakan perubahan iklim, penerimaan kandidat perawat dan kandidat caregiver dari Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ekonomi (EPA). |
|
2. | Situasi kawasan dan internasional
(1) | Menlu Kishida menyampaikan pendapatnya bahwa iklim strategis di kawasan Asia Pasifik mengalami perubahan besar, oleh karena itu Jepang akan memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat yang merupakan dasar kebijakan politik luar negeri Jepang serta bermaksud memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga sekitarnya termasuk Indonesia untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Kedua Menlu bertukar pandangan secara terbuka tentang iklim strategis di kawasan ini dan saling berbagi pemahaman. |
(2) | Terkait uji coba nuklir oleh Korea Utara baru-baru ini, Menlu Kishida menyampaikan bahwa pemaksaan yang dilakukan oleh Korea Utara sangatlah disesalkan. Berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2087 yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu, Dewan Keamanan perlu segera mengesahkan resolusi yang baru dan kuat. Kedua Menlu sepaham bahwa tindakan Korea Utara kali ini melanggar resolusi DK PBB dan Pernyataan Bersama Pertemuan Enam Pihak, serta sepakat untuk selanjutnya bekerja sama dengan erat menuju pembebasan nuklir di kawasan ini. |
(3) | Terkait hubungan Jepang-Tiongkok, Menlu Kishida menjelaskan kondisi seputar kepulauan Senkaku akhir-akhir ini, beliau juga mengatakan bahwa hubungan Jepang-Tiongkok merupakan salah satu hubungan bilateral terpenting bagi Jepang. Dalam upaya meredakan situasi saat ini, Jepang, sebagai negara yang bertanggung jawab di kawasan, akan menghadapinya dengan kepala dingin dan akan berupaya untuk mempromosikan ”hubungan saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama” dengan menjaga dan memperkuat saling pengertian dengan Tiongkok. |
(4) | Sehubungan dengan isu seputar laut Cina Selatan, kedua menlu berbagi pemahaman akan pentingnya seluruh negara terkait untuk menghormati dan menjaga hukum internasional terkait serta mengatasinya secara damai berdasarkan aturan yang ada. Selain itu, terkait dengan Myanmar, kedua menlu menyambut uapaya demokratisasi dan reformasi pemerintah Myanmar dan sepakat akan pemahaman pentingnya masyarakat internasional menjadi satu dan memberikan dukungan terhadap hal ini. |
(5) | Selain itu, kedua menlu menegaskan untuk bekerja sama bagi kesuksesan APEC seraya mengingat tahun ini Indonesia merupakan Ketua APEC. |
|
[Referensi] Lima Prinsip Kebijakan Politik Luar Negeri di Asia Tenggara
(1) | Bersama-sama dengan negara-negara ASEAN berupaya menjamin dan memperluas nilai-nilai universal, seperti kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia. |
(2) | Menjaga tidak dengan ”kekuatan militer” namun dengan ”hukum internasional”. Laut yang bebas dan terbuka merupakan ”barang milik publik” yang perlu dijaga bersama dengan negara-negara ASEAN dengan segenap kekuatan. Menyambut baik kebijakan Amerika Serikat terhadap Asia. |
(3) | Melalui jaringan beragam kerja sama ekonomi, lebih meningkatkan arus perdagangan dan investasi, seperti barang, uang, manusia, dan pelayanan yang berdampak pada kebangkitan kembali perekonomian Jepang sehingga dapat makmur bersama setiap negara ASEAN. |
(4) | Bersama-sama menjaga dan membina keragaman budaya dan tradisi Asia. |
(5) | Mendorong pertukaran generasi muda yang mengemban masa depan dan mempromosikan saling pengertian. |
|