1. Pada tanggal 14 Februari di Jakarta, Bapak Masafumi Ishii, Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan Bapak Santo Darmosumarto, Direktur Urusan Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri menandatangani Pertukaran Nota atau E/N mengenai 2 poyek bantuan dana hibah senilai 5,2 miliar yen untuk penguatan kapasitas pengawasan perikanan, “proyek fase kedua pembangunan sektor perikanan di pulau terluar Indonesia,” 1 proyek pemberian kapal pengawas perikanan, serta 1 proyek pinjaman dana senilai 31,8 miliar yen bertujuan untuk meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.

2. Ringkasan proyek bantuan dana hibah

(1)	Bantuan Hibah Pemberian Kapal Pengawas Perikanan, Perbaikan dan Perlengkapan Komponen Kapal Pengawas Perikanan 【senilai 2,2 miliar yen】 Indonesia mengalami kerugian akibat penangkapan ikan illegal. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia belum memiliki kapal yang mampu untuk mengawasi laut yang berombak tinggi. Dengan mempertimbangankan kondisi tersebut, pemberian 1 kapal pengawas perikanan dan Perbaikan dan perlengkapan komponen kapal pengawas perikanan diharapkan peningkatan kemampuan pihak berwenang dalam mengawasi penangkapan ikan Indonesia dan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama kali ini berkaitan dengan meningkatkan kapasitas penegakan hukum maritime Indonesia dan berkontribusi dalam mewujudkan“Samudera Hindia yang bebas dan terbuka.”
(2)	Proyek Fase Kedua Pembangunan Sektor Perikanan di Pulau Terluar Indonesia 【senilai 3 miliar yen】 Proyek ini bertujuan melakukan perbaikan dan pembenahan fasilitas maritim termasuk pelabuhan, dermaga, tempat bersandar kapal, dan tanggul di 6 pulau terluar melalui skema “proyek fase kedua pembangunan sektor perikanan di pulau terluar Indonesia”sesuai dengan kebijakan Indonesia yang mementingkan bidang maritim dan gagasan menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia. Fasilitas maritim yang dibenahi melalui proyek ini akan digunakan bersamaan dengan fasilitas (pelabuhan dan pasar) yang sedang berjalan dalam “proyek pembangunan sektor perikanan di pulau terluar Indonesia”(telah ditandatangani pada Juni, 2018) dan diharapkan dapat meningkatkan hasil perikanan dan mendukung distribusi hasil perikanan ke luar pulau sehingga dapat merevitalisasi industri perikanan setempat dan meningkatkan penghasilan.

3. Ringkasan proyek pinjaman yen

(1)

Pinjaman Yen untuk Bantuan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana Alam 【senilai 31,8 miliar yen】 Indonesia sering mengalami bencana alam seperti: banjir, longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api yang menjadi salah satu penyebab kerugian ekonomi dan sosial. Khususnya pada tahun 2018, gempa bumi di pulau Lombok pada bulan Juli, gempa bumi dan tsunami di provinsi Sulawesi Tengah pada bulan September, letusan gunung api dan tsunami di Selat Sunda pada bulan Desember yang menyebabkan banyak korban jiwa serta mempengaruhi aktivitas ekonomi. Proyek pinjaman yen ini bertujuan meningkatkan sistem penanggulangan bencana di Indonesia yang terintegrasi dengan mendorong perbaikan kebijakan dan sistem yang dijalankan oleh kementerian dan pihak terkait serta mengkonfirmasi kemajuan kebijakan matriks di antara kedua negara, Jepang dan Indonesia.

Kondisi Pinjaman
Suku bunga: 0.4%
Masa pengembalian: 15 tahun (termasuk grace period 5 tahun)
Syarat pengadaan: un-tied tidak terikat