More than three months have passed since the Tokyo Conference on Peace and Reconstruction, co-chaired by Japan, the United States, the European Union and the World Bank. The co-chairs remain strongly committed to a peaceful resolution of the Aceh conflict within the territorial integrity of Indonesia.

Promoting the Peace

Japan, the United States and the European Union attach the utmost importance to the implementation of the Cessation of Hostilities Agreement (COHA), since it represents a precious and unique opportunity to fulfill the legitimate aspiration of the people of Aceh to see a lasting peace established in the region.

We are pleased that, thanks to the patient efforts of all concerned parties, the COHA has so far succeeded in its primary objective of significantly reducing civilian casualties and armed clashes between the two sides. We commend the Center for Humanitarian Dialogue (HDC) for its tireless efforts and express our continued support for its critical role in the implementation of the agreement.

For peace to be achieved we believe it necessary to further develop mutual confidence and therefore we call upon all sides to refrain from provocation and violence and, in particular, to cease political acts that violate the objectives and principles of the COHA. We note that, under the terms of the COHA, the basis for the political dialogue is acceptance of the NAD law as a starting point. We call upon the Government of Indonesia and GAM to redouble their efforts to implement the COHA in close cooperation with HDC.

It is critically important to begin the demilitarization process on schedule. We call on GAM to carry out the placement of weapons as planned and hope that this step, together with the phased relocation of Indonesian armed forces in the field, will further strengthen the implementation of the COHA. We welcome steps by the HDC to prepare the necessary verification procedures for the demilitarization process.

We also commend the work of the JSC Tripartite Monitoring Teams and the contingent of Thai and Philippine officers. The security and integrity of the monitoring teams is critical to the success of the COHA. We deplore the recent violence and threats of violence directed against several of the monitoring teams. We welcome steps by the Government of Indonesia to ensure the physical security of monitors in the field in close coordination with the JSC.

Full implementation of the COHA in letter and spirit is but an essential first step. We remain convinced that lasting peace will not be sustainable without concrete actions towards fair and democratic elections in Aceh in 2004 in accordance with a review of the NAD law.

Delivering a Peace Devidend

The four co-chairs reaffirm their commitments made in Tokyo to provide assistance for social and physical reconstruction of Aceh. For peace to be deepened and sustained, it remain vital that citizens of Aceh see that the COHA can bring quick and obvious improvements to their lives. This has already begun: Carefully- targeted short-term aid activities are already in progress in the areas of food aid, health care, and education. More needs to be done.

One of the greatest potentials for sustaining the peace is in community development programs including provision or reconstruction of small-scale infrastructure and start-up of income-generating projects. We would like to see these activities extended into the peace zones, and broadened to help communities improve delivery of public service such as health and education. However, these expanded efforts cannot be effective without a framework of sustained leadership and coordination. That framework needs to be provided by the Government at all levels.

Finally, the citizens of Aceh should be able to understand and participate in how the province’s considerable resources are allocated. Transparency and accountability in decision-making are fundamental. We are collaborating with provincial and local governments in a participatory public expenditure review, as a basis for improvements in governance, to foster the development of the necessary democratic institutions that will allow the people of Aceh to enjoy the full benefits of peace.

In our view, the present occasion constitutes an extraordinary opportunity for Aceh, and it calls for an extraordinary effort from all parties.

Lebih dari tiga bulan telah berlalu sejak Konferensi Tokyo Tentang Perdamaian dan Pembangunan Kembali, yang diketuai bersama oleh Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Bank Dunia. Para ketua bersama tetap mempunyai komitmen kuat bagi suatu penyelesaian damai atas konflik Aceh di dalam integritas wilayah Indonesia.

Mendorong Perdamaian

Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan makna yang penting sekali pada pelaksanaan Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA), karena perjanjian itu merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga dan unik untuk memenuhi aspirasi sah rakyat Aceh bagi tercapainya suatu perdamian yang langgeng di kawasan itu.

Kami gembira bahwa, berkat kesabaran pihak-pihak yang berkepentingan, COHA sejauh ini sudah berhasil dengan tujuan utamanya, yakni mengurangi secara bermakna korban di kalangan sipil dan bentrokan bersenjata di antara kedua belah pihak. Kami memuji Pusat Dialog Kemanusiaan (HDC) atas upayanya yang tak kenal lelah dalam proses ini dan menyampaikan dukungan terus-menerus kami bagi perannya yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Agar perdamian itu bisa tercapai, kami percaya pada perlunya terus mengembangkan saling kepercayaan dan karena itu kami mengimbau semua pihak agar menahan diri dari tindakan provokasi dan kekerasan, dan khususnsya agar menghentikan tindakan politik yang melanggar tujuan dan prinsip COHA. Kami mencatat bahwa, di bawah ketentuan-ketentuan COHA, landasan bagi dialog politik adalah penerimaan undang-undang NAD sebagai titik awal. Kami mengimbau Pemerintah Indonesia dan GAM agar melipatgandakan upaya mereka untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan COHA melalui kerjasama yang erat dengan HDC.

Sungguh penting sekali memulai proses demiliterisasi sesuai dengan jadwal. Kami mengimbau GAM agar melaksanakan peletakan senjata sesuai dengan rencana dan mudah-mudahan langkah ini, bersama-sama dengan penempatan kembali secara bertahap pasukan bersenjata Indonessia di lapangan, akan semakin memperkuat pelaksanaan COHA. Kami menyambut baik langkah-langkah HDC untuk mempersiapkan prosedur verifikasi yang diperlukan bagi proses demiliterisasi.

Kami juga memuji kerja Tim Pemantau Triparti JSC dan para pejabat dalam kontingen Thailand dan Filipina. Keamanan dan integritas tim-tim pemantau penting sekali bagi keberhasilan COHA. Kami menyesalkan kekerasan dan ancaman kekerasan baru-baru ini yang ditujukan kepada sebagian dari tim pemantau tersebut. Kami menyambut baik langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan fisik para pemantau di lapangan melalui kerjasama erat dengan JSC.

Pelaksanaan COHA sepenuhnya merupakan langkah pertama yang sangat penting. Kami tetap yakin bahwa perdamaian yang langgeng tidak akan bertahan tanpa tindakan nyata menuju ke pemilihan yang jujur dan demokratis di Aceh pada 2004 dengan berpatokan pasa undang-undang NAD.

Menyediakan Manfaat Perdamian

Keempat ketua besama menegaskan kembali komitmen yang mereka capai di Tokyo untuk menyediakan bantuan bagi pembangunan kembali sarana sosial dan fisik di Aceh. Agar perdamaian bisa tertanam dalam-dalam dan langgeng, tetap penting sekali memberi pengertian kepada warga Aceh bahwa COHA bisa membawa perbaikan yang cepat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sudah dimulai: kegiatan-kegiatan bantuan jangka pendek dengan sasaran yang ditetapkan dengan hati-hati sudah mulai berjalan ? di bidang-bidang bantuan pangan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Masih banyak lagi kegiatan yang akan dilakukan.

Salah satu potensi terbesar untuk menunjang perdamian tersebut adalah program-program pembangunan masyarakat termasuk penyediaan atau pembangunan prasarana berskala kecil dan dimulainya proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan. Kami ingin melihat kegiatan-kegiatan ini diperluas ke zona-zona perdamian, dan diperbesar untuk membantu masyarakat meningkatkan penyediaan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Namun upaya-upaya yang diperluas ini tidak akan bisa efektif tanpa adanya suatu kerangka kerja kepemimpinan dan koordinasi yang berkelanjutan. Kerangka kerja demikian perlu disediakan oleh Pemerintah di semua tingkat.

Akhirnya, warga Aceh hendaknya bisa memahami dan ikut memikirkan bagaimana sumber-sumber daya besar provinsi tersebut harus dialokasikan. Keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan merupakan hal yang utama. Kami bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan daerah melakukan peninjauan kembali pengeluaran publik, dengan melibatkan masyarakat, sebagai landasan bagi perbaikan kinerja pemerintah, untuk mendorong pembangunan lembaga-lembaga demokratis yang diperlukan agar rakyat Aceh dapat menikmati manfaat perdamaian sepenuhnya.

Dalam pandangan kami, situasi sekarang ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi Aceh, dan hal ini memerlukan upaya yang luar biasa dari semua pihak.

[Back to Top]