1. Kami sebagai Misi Pemantau Pemilihan Umum dari Pemerintah Jepang yang beranggotakan 44 orang dan tersebar di 9 propinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali dan Sulawesi Selatan, pada hari pemungutan suara tanggal 5 Juli 2004 telah melakukan kegiatan pemantauan, mulai dari proses persiapan pendirian TPS, pemungutan suara, penghitungan perolehan suara serta tabulasi suara. Misi Pemantau Pemerintah Jepang, yang diketuai oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yang Mulia Bapak Yutaka Iimura, berjumlah 39 orang yang telah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terdiri dari staf Kedutaan Besar Jepang maupun Konsulat Jenderal Jepang serta 5 orang pakar Jepang mengenai masalah politik Indonesia.

2. Misi Pemantau Pemerintah Jepang menilai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang baru pertama kali dalam sejarah Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan dalam suasana damai. Kami juga menyambut baik bahwa rakyat Indonesia telah selangkah lebih maju menuju pemantapan proses demokratisasi di Indonesia.

3. Sejauh pengamatan kami, di tiap TPS yang kami kunjungi, proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara berjalan dengan baik dan aman, tidak terlihat kekacauan-kekacauan yang mengakibatkan terhentinya proses Pemilihan. Namun ada beberapa TPS yang tidak mentaati peraturan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dalam hal memulai kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ataupun melaksanakan pengecekan identitas pemilih, akan tetapi hal-hal tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran tentang telah terjadinya ketidakadilan.
    Menyangkut kesimpang-siuran mengenai sah atau tidak sahnya surat suara yang dicoblos dalam keadaan terlipat, kami khawatir masalah tersebut akan menimbulkan masalah serius. Kami sangat mengharapkan agar proses penghitungan ulang dan rekapitulasi perolehan suara dapat berjalan dengan baik, sehingga kepercayaan terhadap hasil Pemilihan Umum dapat dipertahankan.

4. Diantara anggota Misi Pemantau Pemerintah Jepang, 5 orang pakar akan tetap melaksanakan penelitian menyeluruh mulai dari proses pemungutan suara sampai pengumuman hasil final penghitungan suara.

5. Selain kegiatan pemantauan tersebut di atas, dalam rangka membantu pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan hibah sebanyak 140 ribu dolar US untuk program pendidikan pemilih dan lain sebagainya melalui LSM serta mengirimkan 5 orang tenaga ahli dari JICA (Japan International Cooperation Agency) yang ditempatkan di KPU sebagai bentuk kerja sama teknis untuk memberi saran dan bimbingan guna meningkatkan sistem pelaksanaan pemilu.
    Sebanyak sekitar 620 ribu buah kotak suara serta sebanyak sekitar 1.2 juta buah bilik suara yang dihibahkan Pemerintah Jepang untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif pada bulan April, telah digunakan kembali pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang baru lalu.

On the occasion of the Presidential Elections in Indonesia, the Japanese Government Observation Mission deployed 44 observers to 11 provinces, which are Jakarta, Banteng, West Jawa, Central Jawa, East Jawa, North Sumatera, South Sumatera, Bali, South Surawesi, North Surawesi and West Nusa Tenggara. On the election day of July 5, 2004, the Japanese Government observers visited 335 polling stations in total to monitor the preparations for the setup, voting and counting process at the polling stations. The Japanese Government Observation Mission, accredited by the Indonesian Electoral Commission (KPU), is led by Mr. Yutaka Iimura, Ambassador of Japan to Indonesia and consists of 39 members from the Japanese Embassy and Consulates General in Indonesia and 5 experts in Indonesian politics recruited from Japanese academic society.

The Japanese Government Observation Mission evaluates that the first round of the first direct Presidential Elections in Indonesian history was conducted peacefully, and welcomes that further step was taken toward consolidation of the democratization process in Indonesia. The Japanese observers appreciate the cordial welcome extended to them by the field staff (KPPS) of every polling station that they visited.

As far as the Japanese Government Observation Mission could ascertain, the process of voting and counting at each polling station was conducted peacefully and no such disruption which would have jeopardized the continuation of the process was observed. In some polling stations, the standard procedures stipulated by the KPU such as the starting time of voting and counting and the voter-verification process were not observed. However, those irregularities were not considered as immediately bringing about a doubt over the legality of the process. On the other hand, the Mission is concerned about the confusion regarding the validity of the double-perforation of ballot papers punched without being completely unfolded, and it strongly hopes that the aggregation process will proceed in a manner which ensures the credibility of the result of the elections.

Apart from above-mentioned observation activities, the Government of Japan has provided a total of 140,000 US dollars of grant aid for the purpose of voters’ education etc. through local NGOs as well as technical cooperation by dispatching 5 Japan International Cooperation Agency (JICA) experts to KPU giving advices and guidance to enhance the organization of the election. The ballot boxes (about 620,000) and booths (about 1.2 million) that were procured by Japan’s grant assistance for the general elections in April were reused for the Presidential Elections.